mk toto

mk toto,pemain bola basket berasal dari,mk totoJakarta, CNN Indonesia--

Baskara Putra alias Hindiamengajak kawan-kawan sesama musisi untuk memasang visual "Peringatan Darurat" saat manggung. Inisiasinya ini sebagai langkah untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada.

Vokalis band .Feast itu mengajak para musisi untuk memakai poster burung Garuda dengan latar warna biru untuk untuk dipakai sebagai visual panggung hingga pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada 2024 dibuka.

Lihat Juga : Reza Rahadian Minta Publik Tak Lengah dan Tetap Awasi Keputusan DPR

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

[Gambas:Twitter]

Ajakan ini pun disambut baik oleh para netizen yang meramaikan kolom komentar cuitan Baskara.

Bahkan, Kunto Aji sudah memulai hal tersebut terlebih dulu sebelum muncul ajakan dari Baskara. Ia memasang "Peringatan Darurat" sebagai visual panggung di pertunjukan Perjalanan Menawar Racun di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, Kamis (22/8) malam.

Di sisi lain, Baskara Putra juga menjadi salah satu artis yang ikut turun ke jalan untuk menolak pengesahan Revisi UU Pilkada. Tidak hanya Baskara, Fadli Fikriawan selaku bassist .Feast pun turut hadir dalam aksi demonstrasi tersebut.

Selain keduanya, banyak artis lain yang ikut menyuarakan penolakan tersebut di depan Gedung DPR, Jakarta. Beberapa di antaranya, aktor Reza Rahadian dan Abdel Achrian, serta sutradara Joko Anwar.

Para komika Indonesia pun membawa rombongan pada hari itu, seperti Bintang Emon, Arie Kriting, Adjis Doaibu, Abdur Arsyad, hingga Mamat Alkatiri.

Penolakan pengesahan Revisi UU Pilkada itu diikuti aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia pada Kamis (22/8) kemarin.

Lihat Juga : Ayu Ting Ting Post Peringatan Darurat: Bukan Ikut-ikutan

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan 'Peringatan Darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Demonstrasi besar di berbagai daerah ini dipicu oleh DPR yang diduga ngebut demi menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah.

Terbaru, DPR telah membatalkan pengesahan Revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR tunduk pada putusan MK soal syarat pencalonan Pilkada.