ASN Punya Hak Politik, tetapi Wajib Bersikap Netral

jpnn.com - MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) punya hak politik. Namun, di sisi lain ASN juga punya kewajiban.

Menurut Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, kewajiban ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah bersikap netral.

"ASN punya hak dan kewajiban. Haknya tetap punya hak politik tetapi ada juga kewajibannya yakni bersikap netral," ujar Danny di Makassar, Kamis (16/5).

• Eks Pelatih Timnas AMIN Dapat Restu Gerindra Maju di Pilgub Sulteng, Begini Analisis Pengamat

Danny memaparkan pada diri setiap aparatur sipil negara (ASN) melekat hak dan kewajiban dalam hal politik.

Menurutnya hak dan kewajiban dalam politik bisa diatur tanpa harus mencederai integritas sebagai pelayan masyarakat.

"Kuncinya harus ada manajemen dengan baik perihal kapan hak dan kewajibannya. Secara formal itu saya sendiri harus dilarang. Secara informal itu sudah menyangkut hak pribadinya," kata Danny.

• Ingat, PPK Harus Kerja Sesuai Aturan

Dia mengatakan hal tersebut saat menghadiri Rakor Pembinaan Manajemen ASN melalui Pengawasan dan Pengendalian se-Wilayah Kantor Regional IV BKN.

Danny mengatakan pernah menjadi korban terkait netralitas ASN di pilkada. Beberapa ASN terlibat dalam politik.