Said Abdullah Sampaikan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Saat Raker Pembahasan RAPBN 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah mengatakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan RKP Tahun 2025 memiliki nilai yang sangat penting dan strategis.

Pasalnya, tahun 2025 adalah sebagai tahun pertama Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sekaligus tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

“Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dihasilkan dalam Pembicaraan Pendahuluan dan RKP Tahun 2025 akan menjadi baseline dan kerangka kerja dimulainya Pemerintahan baru nantinya,” ujar Said Abdullah saat rapat kerja dengan Bada Anggaran DPR, Pemerintah, Bank Indonesia dalam rangka pembahasan KEM PPKF dan RKP Tahun 2025 pada Kamis (4/7).

• Prajurit TNI AL Ini Jadi Lulusan Terbaik pada Program Pendidikan Magister di AS

Menurut Said, pihaknya telah mendiskusikan banyak hal terutama dalam ranah kebijakan fiskal, asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan.

Kemudian kebijakan belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2025.

Dalam rapat Panja tersebut, Said mengatakan telah menyepakati setiap target, sasaran dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi Presiden terpilih.

• Said Abdullah PDIP Dorong Penguatan Peran MPR Lewat Amendemen UUD 1945

Menurut Said, asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2025 yang disepakati dalam Pembicaraan pendahuluan ini akan menjadi kerangka kerja (frame work) bagi Pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan.

Dia berharap setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidak pastian.